Gagasan:

Menguak Komersialisasi Demonstrasi

Oleh: Ahmad Zaenurrofik,
Peneliti di CSR (Center for Science and Religion) Surabaya; sedang menyusun tesis di Program Master Hukum di Universitas Negeri Jember

Keresahan massa dipastikan muncul dan meluas mengingat terjadinya krisis kesejahteraan yang dipicu oleh kenaikan harga-harga. Aksi massa sebagai metode gerakan politik awalnya sangat efektif dan berguna untuk mengekspresikan tuntutan rakyat tentang isu-isu penggusuran tanah, menuntut kenaikan upah buruh dan memberi solidaritas pada korban PHK, hingga menjadi titik tekan bagi kekuasaan yang salah satu bentuk luar biasanya dibuktikan dengan turunnya Soeharto karena aksi massa yang meluas dan tak terbendung.

Pada awalnya metode aksi massa sebagai bagian dari gerakan demokrasi memang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi belakangan metode itu juga diterima di semua sektor rakyat (entah petani, buruh, kaum miskin perkotaan, guru, dan lain sebagainya). Demonstrasi bukan lagi menjadi ”barang mahal” karena—selain tak lagi menghadapi resiko berhadapan dengan aparat negara yang kejam—dianggap cara mengungkapkan tuntutan dan ketidakpuasan atas kebijakan, tindakan, dan bahkan pandangan pemerintah atau kelompok sosial tertentu.

Komersialisasi Politik
Asal-muasal terjadinya komersialisasi demonstrasi tak dapat ditelusuri tanpa mengkaitkannya dengan gejala komersialisasi politik secara umum. Komersialisasi politik tak mungkin terjadi jika tidak ada individu atau kelompok politik yang ingin mewujudkan tujuannya dengan menggunakan uang untuk mempengaruhi situasi politik, menekan lawan politik, atau mengorganisir situasi tertentu agar kondisi politik yang tercipta menguntungkan pihaknya.

Komersialisasi politik adalah lagu lama dari politik uang (money politics). Dan itu adalah karakter dari politik kaum borjuis Indonesia yang terdiri dari banyak faksi baik dari tingkat lokal maupun daerah. Bukan hanya demonstrasi yang terkomersialisasi, tetapi juga momentum politik, sikap politik, bahkan suara politik (suara dalam pemilihan umum). Uang digunakan untuk memobilisasi kekuatan massa baik untuk mendukung maupun menyerang lawan, yang tujuannya agar sumber daya politik datang pada pihak yang melakukan politik uang.

Sebenarnya, sangat sulit sekali untuk lepas dari pertikaian antar elit borjuis yang tujuannya hanya memperoleh kekuasaan itu. Misalnya, pada saat massa rakyat melakukan demonstrasi untuk menolak hasil pemilihan kepala daerah, seakan-akan ia berada di pihak calon kepala daerah yang kalah. Atau pada saat tahun 2003 para mahasiswa dan sebagian sektor rakyat melakukan aksi massa besar-besaran menyerang kebijakan Megawati yang menaikkan bahan bakar minyak (BBM), maka konsekuensinya lawan politik Megawati diuntungkan.

Artinya, antara isu populis dan isu politis sekalipun membawa efek yang sama bagi persaingan politik di kalangan elit. Yang jelas ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari setiap demonstrasi yang dilakukan oleh massa rakyat, entah dengan jumlah massa yang sedikit atau banyak, entah dengan isu politik atau isu ekonomi (populis). Karena mengetahui bahwa efek dari demonstrasi dalam menghasilkan opini lumayan besar, maka dari sinilah para elit yang bertikai—yang selalu menggunakan uang untuk politiknya—juga membiayai dan bahkan mengorganisir demonstrasi dengan membayar massa. Para penyandang dana berada di balik layar, dengan mengeluarkan uang untuk membiayai peserta demonstrasi ia berharap akan mendapatkan pengaruh politik.

Gerakan Penyadaran
Bukan berarti hanya uanglah yang menggerakkan rakyat untuk terjun ke jalan dan melakukan tuntutan. Tidak semua mereka yang turun ke jalan dibayar. Bahkan tanpa adanya aksi massa, para elit atau pembuat kebijakan akan merasa aman dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal ini, aksi massa (demonstrasi) adalah bagian dari upaya melakukan kontrol sosial (social control).

Selain itu, ada aspek penyadaran dari tindakan demonstrasi atau aksi massa yang kian meluas, yang membuat rakyat sadar bahwa pembuat kebijakan memang melakukan penyimpangan. Artinya, setiap gejala radikalisasi massa yang muncul diharapkan akan mampu meningkatkan sense of crisis rakyat. Hanya dengan cara inilah demokrasi akan terjadi, yaitu dalam kondisi di mana rakyat tahu apa yang menyebabkan krisis dan rakyat terlibat aktif untuk menyalurkan ekspresi politiknya pada para penguasa.

Dalam hal ini aksi massa saat ini bukannya tidak berguna, tetapi justru diharapkan akan semarak dalam hal mengontrol dan memberi tekanan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan penegak hukum agar janji-janji yang diucapkan pada kampanye lalu tidak hanya lip service. Termasuk untuk memberantas kasus korupsi, diperlukan tekanan yang menunjukkan bahwa rakyat saat ini butuh ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum dalam hal ini, juga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam gerakan menekan, opini di mediapun akhirnya akan menguat. Maka gerakan massa selain sebagai kontrol sebenarnya juga bisa digunakan untuk mendorong mood politik yang menggambarkan urgensi kehendak rakyat tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan aparat-aparat penegak hukumnya.

Menurut Ted Robert Gurr dalam bukunya Why Men Rebel (1970), penyebab suatu tindakan kekerasan politis yang elementer termasuk dalam hal ini gerakan radikal dari massa adalah timbulnya sikap ketidakpuasan (discontents) di kalangan masyarakat luas sebagai akibat adanya jurang antara value expectations dan value capabilities sehingga masyarakat sungguh-sungguh merasakan suatu yang hilang, yang dalam hal ini disebutnya dengan “deprivasi relatif” (relative deprivation). Lebih jauh studi tentang gerakan sosial umunya dilihat dalam kerangka analisis “tingkah laku kolektif”. Tingkah laku kolektif tidak selalu terjadi dalam bentuk kekerasan. Bisa jadi terjadi dalam bentuk aksi diam atau “penghindaran” (avoidance).

Di tengah krisis ekonomi akibat kenaikan harga-harga dan watak serta tindakan elit politik yang kian memalukan, kita tak bisa lagi menghindari terjadinya aksi massa di berbagai kota, termasuk Surabaya. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa aksi massa akan menjadi pendidikan politik, baik bagi elit politik yang melakukan kebijakan egois maupun pada massa rakyat yang belum tersadarkan akan arti pentingnya membuat gerakan![]

===========================