Gagasan:

Menggugat Politik Anti-Kritik

Oleh: Ahmad Zaenurrofik,Peneliti di CSR (Center for Science and Religion) Surabaya; sedang menyusun tesis di Program Master Hukum di Universitas Negeri Jember


Ada gejala yang kian lucu dalam dunia perpolitikan kita. Beberapa waktu yang lalu beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa tersinggung dengan lirik lagu ”Gosip Jalanan” yang dinyanyikan oleh kelompok musik kenamaan, Slank. Bahkan protes itu oleh Badan Kehormatan (BK) DPR akan ditinjaklanjuti dengan mengambil langkah hukum.

Tentu saja kebanyakan opini publik menganggap bahwa reaksi DPR terhadap kritik melalui syair lagu Slank tersebut terlalu lucu dan naif. Lirik lagu Slan tersebut memang secara kentara ditujukan untuk kalangan anggota DPR yang selama ini memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lirik lagu ”Gosip Jalanan” tersebut benar-benar terlalu terus terang: ”Mau tahu gak mafia Senayan/kerjaannya tukang buat peraturan/bikin UUD, ujung-ujungnya duit”.

Lirik tersebut memang bukan hanya cukup provokatif, tetapi nampaknya juga mengena dan objektif. Lalu apakah dengan lirik semacam itu lantas beberapa anggota DPR itu layak untuk mengambil tindakan hukum? Dalam pernyataannya, Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mengatakan bahwa maksud dari pihaknya melaporkan Slank adalah untuk mendidik rakyat agar lebih santun.

Etika Demokrasi
Pernyataan Gayus Lumbuun itu jelas kontradiktif dengan watak DPR sendiri yang selama ini justru tidak memiliki etika. Jadi, pendidikan etika apa yang akan diajarkan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini terkenal paling tidak memiliki etika politik (dan bahkan moral)?

Selama ini DPR tak memiliki moral karena pada saat mereka diharpakan memperjuangkan kepentingan rakyat yang membutuhkan kesejahteraan, yang dilakukan justru membantu meng-goal-kan kebijakan dan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat. Tercatat berbagai macam produk UU yang membuat nasib rakyat kian jauh dari harapan untuk melihat perbaikan nasib. UU Ketenagakerjaan, UU Modal Asing, dll yang semuanya mengesahkan terjadinya pengerukan modal (asing) untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya terhadap tenaga kerja (buruh) dan kekayaan alam Indonesia.

Kredibilitas moral para wakil rakyat juga diragukan karena pada saat rakyat sedang dirundung kesusahan akibat kenaikan harga-harga (bahan bakar minyak/BBM, sembako, dll), para wakil rakyat justru menuntut kenaikan gaji, plesiran ke luar negeri, bahkan banyak kasus-kasus yang memalukan seperti seks bebas dan skandal anggota DPR dengan artis (seperti kasus anggota DPR Yahya Zaini dengan penyanyi dangdut Maria Eva setahun yang lalu). Hingga saat ini, kasus suap di kalangan DPR dalam skandal BLBI juga masih menjadi sorotan. Jadi mustahil DPR akan menjadi pendidik moral bagi rakyat.

Keniscayaan Kritik
Mengritik kritik dengan cara naif di kalangan politisi dan penguasa memang sering terjadi. Orang atau pihak yang melakukan kesalahan biasanya tak menginginkan kesalahannya kelihatan. Jika pelaku kesalahan yang mendapat kritik itu adalam para penguasa, biasanya mereka akan ber-reaksi dengan cara menggunakan media-media kekuasaan dan bahkan aparat koersif untuk merepresi kritik sebagaimana terjadi di era Orde Baru.

Tetapi nampaknya Orde Baru tak begitu mempedulikan lagu-lagu. Waktu itu lagu-lagu berisi kritik sosial-politik yang ditujukan oleh para penguasa bukan hal yang baru atau asing bagi kalangan musisi sekaligus rakyat (penikmat lagu yang mendengarkannya). Iwan Fals, misalnya, juga pernah melantunkan lirik yang ditujukan untuk para wakil rakyat yang ”seharusnya merakyat” tetapi hanya ”tidur waktu sidang soal rakyat”. Bahkan grup Elpamas, dengan lagu ”Pak Tua”-nya yang konon banyak diasosiasikan dengan presiden Soeharto yang pada usia tuanya masih tetap ingin menjadi presiden, juga tidak mendapatkan reaksi yang berlebihan dari kekuasaan.

Kritik merupakan suatu hal yang harus ada. ”Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Jika kekuasaan cenderung korup, maka kritik adalah suara-suara yang bertujuan mengingatkan agar orang-orang yang memegang kedudukan dan kekuasaan tidak terlena dengan ”power” yang didapat. Jika kekuasaan yang didapat justru digunakan untuk menghilangkan suara-suata kritik, maka sudah jelas dapat dinilai bagaimana kekuasaan itu menunjukkan wataknya.

Di era keterbukaan seperti sekarang, apalagi pada saat penyimpangan banyak sekali dilakukan oleh pemegang kekuasaan, kritik sangat dibutuhkan. Kritik tajam dan mengena seperti dilakukan Slank dalam lagu “Gosip Jalanan” sudah pasti merupakan suatu capaian estetik dan kritis dalam lagu-lagu popular Indonesia. Kita patus berbangga memiliki musisi dan seniman seperti Slank yang masih merasa waras karena mau berbicara soal masyarakat dan penyimpangan-penyimpangan politik (kekuasaan), tidak seperti seniman-seniman atau para musisi lainnya yang hanya menebarkan kata-kata cinta manis, ya seperti para anggota DPR yang di masa kampanye penuh janji tetapi di belakang hari bukan hanya tak mau memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi justru ketahuan mengejar enaknya sendiri. Wallahu’alam Bishawab!