Gagasan:

Menguak Komersialisasi Demonstrasi

Oleh: Ahmad Zaenurrofik,
Peneliti di CSR (Center for Science and Religion) Surabaya; sedang menyusun tesis di Program Master Hukum di Universitas Negeri Jember

Keresahan massa dipastikan muncul dan meluas mengingat terjadinya krisis kesejahteraan yang dipicu oleh kenaikan harga-harga. Aksi massa sebagai metode gerakan politik awalnya sangat efektif dan berguna untuk mengekspresikan tuntutan rakyat tentang isu-isu penggusuran tanah, menuntut kenaikan upah buruh dan memberi solidaritas pada korban PHK, hingga menjadi titik tekan bagi kekuasaan yang salah satu bentuk luar biasanya dibuktikan dengan turunnya Soeharto karena aksi massa yang meluas dan tak terbendung.

Pada awalnya metode aksi massa sebagai bagian dari gerakan demokrasi memang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi belakangan metode itu juga diterima di semua sektor rakyat (entah petani, buruh, kaum miskin perkotaan, guru, dan lain sebagainya). Demonstrasi bukan lagi menjadi ”barang mahal” karena—selain tak lagi menghadapi resiko berhadapan dengan aparat negara yang kejam—dianggap cara mengungkapkan tuntutan dan ketidakpuasan atas kebijakan, tindakan, dan bahkan pandangan pemerintah atau kelompok sosial tertentu.

Komersialisasi Politik
Asal-muasal terjadinya komersialisasi demonstrasi tak dapat ditelusuri tanpa mengkaitkannya dengan gejala komersialisasi politik secara umum. Komersialisasi politik tak mungkin terjadi jika tidak ada individu atau kelompok politik yang ingin mewujudkan tujuannya dengan menggunakan uang untuk mempengaruhi situasi politik, menekan lawan politik, atau mengorganisir situasi tertentu agar kondisi politik yang tercipta menguntungkan pihaknya.

Komersialisasi politik adalah lagu lama dari politik uang (money politics). Dan itu adalah karakter dari politik kaum borjuis Indonesia yang terdiri dari banyak faksi baik dari tingkat lokal maupun daerah. Bukan hanya demonstrasi yang terkomersialisasi, tetapi juga momentum politik, sikap politik, bahkan suara politik (suara dalam pemilihan umum). Uang digunakan untuk memobilisasi kekuatan massa baik untuk mendukung maupun menyerang lawan, yang tujuannya agar sumber daya politik datang pada pihak yang melakukan politik uang.

Sebenarnya, sangat sulit sekali untuk lepas dari pertikaian antar elit borjuis yang tujuannya hanya memperoleh kekuasaan itu. Misalnya, pada saat massa rakyat melakukan demonstrasi untuk menolak hasil pemilihan kepala daerah, seakan-akan ia berada di pihak calon kepala daerah yang kalah. Atau pada saat tahun 2003 para mahasiswa dan sebagian sektor rakyat melakukan aksi massa besar-besaran menyerang kebijakan Megawati yang menaikkan bahan bakar minyak (BBM), maka konsekuensinya lawan politik Megawati diuntungkan.

Artinya, antara isu populis dan isu politis sekalipun membawa efek yang sama bagi persaingan politik di kalangan elit. Yang jelas ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari setiap demonstrasi yang dilakukan oleh massa rakyat, entah dengan jumlah massa yang sedikit atau banyak, entah dengan isu politik atau isu ekonomi (populis). Karena mengetahui bahwa efek dari demonstrasi dalam menghasilkan opini lumayan besar, maka dari sinilah para elit yang bertikai—yang selalu menggunakan uang untuk politiknya—juga membiayai dan bahkan mengorganisir demonstrasi dengan membayar massa. Para penyandang dana berada di balik layar, dengan mengeluarkan uang untuk membiayai peserta demonstrasi ia berharap akan mendapatkan pengaruh politik.

Gerakan Penyadaran
Bukan berarti hanya uanglah yang menggerakkan rakyat untuk terjun ke jalan dan melakukan tuntutan. Tidak semua mereka yang turun ke jalan dibayar. Bahkan tanpa adanya aksi massa, para elit atau pembuat kebijakan akan merasa aman dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal ini, aksi massa (demonstrasi) adalah bagian dari upaya melakukan kontrol sosial (social control).

Selain itu, ada aspek penyadaran dari tindakan demonstrasi atau aksi massa yang kian meluas, yang membuat rakyat sadar bahwa pembuat kebijakan memang melakukan penyimpangan. Artinya, setiap gejala radikalisasi massa yang muncul diharapkan akan mampu meningkatkan sense of crisis rakyat. Hanya dengan cara inilah demokrasi akan terjadi, yaitu dalam kondisi di mana rakyat tahu apa yang menyebabkan krisis dan rakyat terlibat aktif untuk menyalurkan ekspresi politiknya pada para penguasa.

Dalam hal ini aksi massa saat ini bukannya tidak berguna, tetapi justru diharapkan akan semarak dalam hal mengontrol dan memberi tekanan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan penegak hukum agar janji-janji yang diucapkan pada kampanye lalu tidak hanya lip service. Termasuk untuk memberantas kasus korupsi, diperlukan tekanan yang menunjukkan bahwa rakyat saat ini butuh ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum dalam hal ini, juga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam gerakan menekan, opini di mediapun akhirnya akan menguat. Maka gerakan massa selain sebagai kontrol sebenarnya juga bisa digunakan untuk mendorong mood politik yang menggambarkan urgensi kehendak rakyat tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan aparat-aparat penegak hukumnya.

Menurut Ted Robert Gurr dalam bukunya Why Men Rebel (1970), penyebab suatu tindakan kekerasan politis yang elementer termasuk dalam hal ini gerakan radikal dari massa adalah timbulnya sikap ketidakpuasan (discontents) di kalangan masyarakat luas sebagai akibat adanya jurang antara value expectations dan value capabilities sehingga masyarakat sungguh-sungguh merasakan suatu yang hilang, yang dalam hal ini disebutnya dengan “deprivasi relatif” (relative deprivation). Lebih jauh studi tentang gerakan sosial umunya dilihat dalam kerangka analisis “tingkah laku kolektif”. Tingkah laku kolektif tidak selalu terjadi dalam bentuk kekerasan. Bisa jadi terjadi dalam bentuk aksi diam atau “penghindaran” (avoidance).

Di tengah krisis ekonomi akibat kenaikan harga-harga dan watak serta tindakan elit politik yang kian memalukan, kita tak bisa lagi menghindari terjadinya aksi massa di berbagai kota, termasuk Surabaya. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa aksi massa akan menjadi pendidikan politik, baik bagi elit politik yang melakukan kebijakan egois maupun pada massa rakyat yang belum tersadarkan akan arti pentingnya membuat gerakan![]

===========================

Dimuat di MEDIA INDONESIA (Sabtu, 7 Juni 2008):

Tibet dalam Persaingan Cina dan Amerika Serikat (AS)

Oleh: Ahmad Zaenurrofik,
Peneliti di CSSR (Center for Social Science and Religion) Surabaya; sedang menyusun tesis di Program Master Hukum di Universitas Negeri Jember


Judul: Revolusi Tibet (Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan
Tibet, Cina, dan Amerika Serikat)
Penulis: Nurani Soyomukti
Penerbit: Garasi Book, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Mei 2008
Tebal: iv + 136 hlm

Pada saat Tibet bergolak mulai pertengahan Maret 2008 lalu, masyarakat dunia banyak yang tidak tahu bahwa pemberontakan rakyat Tibet pernah terjadi pada 41 tahun sebelumnya. Tepatnya tanggal 10 Maret 1959, rakyat Tibet yang kebanyakan para biksu yang disokong secara finansial dan persenjataan oleh Amerika Serikat (AS) melalui CIA (Central Intelligence Agency) melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut gagal, tetapi perjuangan untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) tetap dilakukan melalui kampanye politik dengan tokoh utama Dalai Lama yang berkeliling dan berkunjung ke negara-negara Barat.

Maka ada kepentingan AS di Tibet. Tak mengherankan ketika demonstrasi peringatan Pemberontakan Tibet yang dilakukan dengan demonstrasi menapatkan reaksi dari Cina, AS sangat membesar-besarkan perlakuan Cina yang disebut ”represif” dan ”melanggar HAM”. AS juga mempelopori kampanye ”Boikot Olimpiade Beijing” tahun ini. Tujuannya agar Olimpiade 2008 Beijing gagal atau tercoreng. Sebagai bangsa yang kini tumbuh besar Cina akan merasa malu atau setidaknya pamornya bisa sedikit berkurang dalam pergaulan internasional, apalagi kalau tercorengnya dibumbui dengan citra sebagai pelanggar HAM. Tetapi itu adalah tujuan AS melalui medianya, agar Cina harus menyelesaikan pekerjaan politik yang berat ini. Kasus-kasus semacam Tibet diharapkan akan menyita tenaga Cina sehingga pertumbuhannya juga sedikit terganggu.

Buku ”Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan Tibet, Cina, dan Amerika Serikat” karya Nurani Soyomukti ini merupakan uraian yang cukup menarik dalam menganalisa berbagai macam kekuatan politik dan kentingan yang menyebabkan Tibet bergolak mulai pertengahan Maret 2008, setelah pada rahun 1959 juga pernah membara dengan terjadinya pemberontakan rakyat Tibet terhadap Cina. Perjuangan Tibet untuk melepaskan diri dari Cina nampaknya akan bangkit lagi.

Ketika belakangan ini Tibet kembali bergejolak, tentu saja hal itu bukan semata-mata terjadi melalui gerakan rakyatnya, tetapi memang telah direncanakan bersamaan dengan upaya yang sistematis untuk meluncurkan gerakan kembali protest rakyat Tibet dan jaringannya, dibarengi dengan blow-up media yang besar-besaran. Dan tak mungkin Amerika Serikat (AS) tidak bermain di sana.

Dalam memandang masalah Tibet, media memang memblow-upnya secara besar-besaran. Cina ditempatkan sebagai tertuduh oleh banyak pihak, sementara pihak demonstran Tibet yang memulai aksinya pada 10 Maret 2008—dalam rangka memperingati Pemberontakan Tibet (yang dibantu oleh CIA/AS)—mendapatkan simpati pada hal jelas-jelas mereka memang melakukan tindakan anarkis. Artinya, tindakan anarkis oleh rakyat Tibet tidak diangkat oleh media, agar memunculkan opini bahwa memang pada dasarnya pemerintah Cinalah (melalui aparatnya) yang represif. Dengan tujuannya adalah munculnya keyakinan dogmatis bahwa Tibet benar-benar ditindas oleh Cina. Hal ini akan membantu dan bahkan menyembunyikan seakan-akan bantuan AS murni dilandasi oleh idealisme dalam membela HAM, pada hal dalam sejarah perjuangan HAM AS selalu bermakna standar ganda.

Naiknya Cina sebagai raksasa baru ekonomi dari kawasan Asia merupakan ancaman terhadap hegemoni AS di wilayah ini. Karenanya masalah Tibet tak lepas dari pengaruh wilayah ini. AS sejak awal berusaha berada di pihak Tibet dan tak henti-hentinya membantu perjuangan rakyat Tibet melepaskan diri dari Cina, mungkin kalau Tibet merdeka AS akan dapat masuk ke wilayah itu untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya.

AS dan negara Barat iri dengan Cina, sehingga ingin mempermalukan Cina melalui kasus Tibet—kesimpulan itulah yang diangkat oleh sebuah media online Inggris, Spiked. Dalam sebuah artikel yang berjudul "Using Tibet to Settle Ccores with China" dalam media tersebut, seorang penulis bernama Brendan O'Neill (Edisi Monday 17 March 2008)] menyebutkan bahwa Barat hendak menggunakan kesempatan kali ini (masalah Tibet) untuk mempermalukan (humiliating) dan memojokkan RRC di mata dunia menjelang Olympiade.

Dan Tibet dijadikan alasan sekaligus sebagai tumbal ("bogeymen"). Skenarionya adalah bahwa obor Olimpiade yang direncanakan akan melewati Lhasa nantinya, di situlah provokasi hendak diciptakan. Harapannya, dengan terjadinya peristiwa di Tibet ini maka masyarakat internasional akan memboikot pesta Olympiade ini.

Analisa yang objektif mengenai Tibet tentunya harus melihat dari berbagai macam kepentingan yang bisa dianalisa dari pernyataan-pernyataan yang harus dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada. Tiap-tiap negara, terutama antara Cina dan AS, yang telah melibatkan diri dalam pernyataan dan tindakan mengenai masalah Tibet tentunya memiliki kepentingan masing-masing.

Karenanya, buku ini mencoba menggali kebenaran sejarah konflik Tibet dengan melihat berbagai macam kepentingan yang bermain di sana, agar cara pandang kita mengenai masalah Tibet tidak berat sebelah. Dari buku yang tidak ebal inilah kita bisa memahami berbagai macam kepntingan, baik dari pihak Cina, Tibet dan Dalai Lama, serta AS sebagai negara yang harus terus mencengkeram sumber daya alam negara lain agar kapitalisme-imperialisme yang dijalankannya tidak mandeg.

Menutur Nurani Soyomukti, hak menentukan nasib sendiri (self-determination) adalah harga mati dalam politik pergaulan antar bangsa. Tetapi apakah setelah Tibet merdekan akan terjadi pemenuhan hak-hak rakyat Tibet. Atau jangan-jangan setelah Tibet lepas dari Cina, modal AS akan masuk sehingga segala kandungan bumi Tibet menjadi milik modal internasional, aset medis tradisional Tibet akan menjadi hak paten kapirtalis farmasi, atau kedepannya pandangan ekologis Buddhisme akan enyah oleh ideologi ekploitatif kapitalisme neoliberal yang akan dipaksakan Amerika Serikat (hlm. 123).

Penulis juga menguraikan kehidupan para Lama, terutama Dalai Lama ke-14 yang merupakan sosok yang sangat dekat dengan AS, bahkan beberapa kali pernah bertemu Bush—seorang presiden AS yang kini banyak disorot karena kejahatan perangnya. Konon Dalai Lama adalah pejuang cinta damai, tetapi berdekatan dengan Bush yang merupakan “Penjahat Perang”, pembunuh anak-anak dan Ibu-ibu di Irak, mungkin akan menentukan cerita yang lain.
Dan penulis nampaknya cukup berhasil dalam menunaikan tugasnya meskipun buku ini cukup tipis. Yang terpenting adalah informasi dan analisa yang objktif dan tidak berat sebelah, yang membawa pembaca pada apa yang sebenarnya terjadi di Tibet di tengah percaturan politik dunia yang terus merangkak.[*]

=======================================

Resensi Buku:

Menguak Pertarungan Agama dan Sains

Oleh: Ahmad Zaenurrofik, Peneliti di CSSR (Center for Social Science and Religion) Surabaya; sedang menyusun tesis di Program Master Hukum di Universitas Negeri Jember


Judul Buku: Bertuhan Tanpa Agama: Esai-esai Bertrand Russel tentang Agama,

Filsafat, dan Sains
Penulis: Betrand Russel
Penerbit: Resist Book, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, April 2008
Tebal: Xxxvi + 320 halaman


Pertentangan antara pengetahuan dan agama (science and religion) telah berlangsung sejak berabad-abad. Dalam sejarah muncul berbagai macam agama dan tidak sedikit muncul filsuf dan pemikir yang menolak untuk menjadikan agama sebagai satu-satunya penjelas bagi keberlangsungan kehidupan.

Sejak muncul berbagai macam ilmu pengetahuan baru pada jaman pencerahan di Barat (renaisans), perlawanan terhadap agama bisa dikatakan semakin menguat. Tercatat, terjadi pertentangan antara kekuatan produksi baru (pengetahuan dan teknologi) dengan doktrin agama yang berusaha dipertahankan oleh penguasa. Misalnya, Copernicus digantung karena dengan bantuan teleskop telah menemukan fakta baru bahwa pusat tata surya adalah matahari (teori heliosentris). Ia dibunuh karena dianggap melanggar doktrin gereja yang telah mengatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi (teori geosentris).

Karya-karya Betrand Russel yang dubukukan dalam buku yang berjudul ”Bertuhan Tanpa Agama” ini juga merupakan wawasan yang kaya mengenai pertanyaan kritis oleh seorang pemikir terhadap agama, meskipun ia tak terjebak pada penolakan radikal pada agama sebagaimana kalangan ateis. Membaca karya ini akan memberikan pemahaman pada kita bahwa karya Russell tentang agama, filsafat, dan sains begitu rumit. Dalam perjalanannya sebagai seorang intelektual, pada awalnya Russell menemukan harapan besar menemukan kepastian dalam matematika dan logika; tetapi di bawah pengaruh Wittgenstein ia dengan berat hati memupus harapan tersebut dan sampai pada kesimpulan bahwa pengetahuan dalam semua bidang ternyata tak bisa diandalkan sepenuhnya. Ia menulis: ”Mengajarkan bagaimana hidup tanpa kepastian, namun tanpa dilumpuhkan oleh keragu-raguan, barangkali merupakan tugas utama filsafat yang pada jaman kita ini masih bisa dilakukan untuk mereka yang mempelajarinya” (hlm. 46).

Dalam esai berjudul ”Esensi dan Dampak Agama”, ia mengajukan dua pertanyaan: apa esensi agama itu? Dan, apakah perlu mempertahankan esensi agama itu? Russell mengaku sangat terkesan oleh Cina dan pada sikap santai rakyat Cina pada agama. Ia tertarik dengan kenyataan bahwa Konfusianisme yang berkuasa lebih menaruh perhatian pada etika daripada dogma. Sikap yang toleran ini sangat berbeda dari agama yang berkuasa di Barat, di mana agamanya hanya menekankan dogma dan keyakinan yang benar yang menyebabkan banyak penderitaan yang tidak perlu.

Esai berjudul ”Mengapa Saya Bukan Seorang Kristen” merupakan tulisannya yang bernada paling semangat dalam melawan agama. Esai ini adalah ceramah yang ia sampaikan di Balai Kota Battersea pada Minggu 6 Maret 1927. Tulisan tersebut menimbulkan reaksi keras dari kalangan agamawan. Tetapi mereka yang sudah familiar dengan pandangan Russel tentang agama sesudah akhir Perang Dunia I tidak terkejut.

Buku ini tidak mencakup semua kumpulan karya Russell yang sangat banyak mengenai masalah agama. Esai mengenai filsafat dan sastra juga dapat dibaca dalam buku ini, sekaligus menunjukkan pada kita bahwa ia adalah intelektual yang mampu berbicara mengenai banyak bidang. Russel adalah orang sekuler dan mengakui dirinya sebagai pemikir bebas. Meskipun demikian, banyak yang mempelajari semua tulisannya mengatakan bahwa ia adalah orang yang mengagumkan. Anak perempuannya, Katherine Tait, mengatakan bahwa ”Ayah mempunyai sifat yang sangat relijius, tipe seorang moralis yang peka yang akan menjadi pertapa suci di jaman yang lebih relijius”. Anthony Grayling mengatakan bahwa ”meskipun Russell keras pada agama namun ia adalah pribadi yang relijius” (hlm. x).

Russel kelihatannya melakukan dua pendekatan yang berbeda selama dua periode yang berbeda dari hidupnya. Tulisan-tulisannya sebelum 1920 adalah pembelaan terhadap kehidupan roh, dimaksudkan untuk mempertahankan agama tetapi tanpa ketergantungan pada dogma-dogma yang dalam penilaian intelektual yang jujur menjadi semakin sulit. Tetapi sejak tahun 1920-an, tulisannya tentang agama mulai menjadi polemis. Russell merasa terdorong menegaskan skeptisismenya mengenai kemungkinan agama akal karena menurutnya ”dewasa ini banyak ahli ilmu alam terkemuka dan beberapa ilmuwan biologi membuat pernyataan dengan mengatakan bahwa kemajuan mutakhir dalam ilmu pengetahuan telah membuktikan kesalahan materialisme lama” (hlm. 288).

Buku ini terbagi menjadi lima bagian. Dalam tiap-tiap bagian, kecuali bagian pertama, tulisan-tulisannya diurutkan secara kronologis, yang memungkinkan pembaca bisa mengetahui perkembangan pemikirannya serta berbagai cara di mana ia mengungkapkan berbagai pemikiran tersebut. Buku ini tak bisa diabaikan begitu saja bagi mereka yang ingin memperkaya dialog antara agama dan ilmu pengetahuan atau filsafat guna merumuskan pemikiran yang dialektis untuk menyikapi berbagai macam perkembangan yang terus terjadi dalam kehidupan keberagamaan dan kebangsaan kita.[*]

Gagasan:

Menggugat Politik Anti-Kritik

Oleh: Ahmad Zaenurrofik,Peneliti di CSR (Center for Science and Religion) Surabaya; sedang menyusun tesis di Program Master Hukum di Universitas Negeri Jember


Ada gejala yang kian lucu dalam dunia perpolitikan kita. Beberapa waktu yang lalu beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa tersinggung dengan lirik lagu ”Gosip Jalanan” yang dinyanyikan oleh kelompok musik kenamaan, Slank. Bahkan protes itu oleh Badan Kehormatan (BK) DPR akan ditinjaklanjuti dengan mengambil langkah hukum.

Tentu saja kebanyakan opini publik menganggap bahwa reaksi DPR terhadap kritik melalui syair lagu Slank tersebut terlalu lucu dan naif. Lirik lagu Slan tersebut memang secara kentara ditujukan untuk kalangan anggota DPR yang selama ini memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lirik lagu ”Gosip Jalanan” tersebut benar-benar terlalu terus terang: ”Mau tahu gak mafia Senayan/kerjaannya tukang buat peraturan/bikin UUD, ujung-ujungnya duit”.

Lirik tersebut memang bukan hanya cukup provokatif, tetapi nampaknya juga mengena dan objektif. Lalu apakah dengan lirik semacam itu lantas beberapa anggota DPR itu layak untuk mengambil tindakan hukum? Dalam pernyataannya, Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mengatakan bahwa maksud dari pihaknya melaporkan Slank adalah untuk mendidik rakyat agar lebih santun.

Etika Demokrasi
Pernyataan Gayus Lumbuun itu jelas kontradiktif dengan watak DPR sendiri yang selama ini justru tidak memiliki etika. Jadi, pendidikan etika apa yang akan diajarkan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini terkenal paling tidak memiliki etika politik (dan bahkan moral)?

Selama ini DPR tak memiliki moral karena pada saat mereka diharpakan memperjuangkan kepentingan rakyat yang membutuhkan kesejahteraan, yang dilakukan justru membantu meng-goal-kan kebijakan dan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat. Tercatat berbagai macam produk UU yang membuat nasib rakyat kian jauh dari harapan untuk melihat perbaikan nasib. UU Ketenagakerjaan, UU Modal Asing, dll yang semuanya mengesahkan terjadinya pengerukan modal (asing) untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya terhadap tenaga kerja (buruh) dan kekayaan alam Indonesia.

Kredibilitas moral para wakil rakyat juga diragukan karena pada saat rakyat sedang dirundung kesusahan akibat kenaikan harga-harga (bahan bakar minyak/BBM, sembako, dll), para wakil rakyat justru menuntut kenaikan gaji, plesiran ke luar negeri, bahkan banyak kasus-kasus yang memalukan seperti seks bebas dan skandal anggota DPR dengan artis (seperti kasus anggota DPR Yahya Zaini dengan penyanyi dangdut Maria Eva setahun yang lalu). Hingga saat ini, kasus suap di kalangan DPR dalam skandal BLBI juga masih menjadi sorotan. Jadi mustahil DPR akan menjadi pendidik moral bagi rakyat.

Keniscayaan Kritik
Mengritik kritik dengan cara naif di kalangan politisi dan penguasa memang sering terjadi. Orang atau pihak yang melakukan kesalahan biasanya tak menginginkan kesalahannya kelihatan. Jika pelaku kesalahan yang mendapat kritik itu adalam para penguasa, biasanya mereka akan ber-reaksi dengan cara menggunakan media-media kekuasaan dan bahkan aparat koersif untuk merepresi kritik sebagaimana terjadi di era Orde Baru.

Tetapi nampaknya Orde Baru tak begitu mempedulikan lagu-lagu. Waktu itu lagu-lagu berisi kritik sosial-politik yang ditujukan oleh para penguasa bukan hal yang baru atau asing bagi kalangan musisi sekaligus rakyat (penikmat lagu yang mendengarkannya). Iwan Fals, misalnya, juga pernah melantunkan lirik yang ditujukan untuk para wakil rakyat yang ”seharusnya merakyat” tetapi hanya ”tidur waktu sidang soal rakyat”. Bahkan grup Elpamas, dengan lagu ”Pak Tua”-nya yang konon banyak diasosiasikan dengan presiden Soeharto yang pada usia tuanya masih tetap ingin menjadi presiden, juga tidak mendapatkan reaksi yang berlebihan dari kekuasaan.

Kritik merupakan suatu hal yang harus ada. ”Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Jika kekuasaan cenderung korup, maka kritik adalah suara-suara yang bertujuan mengingatkan agar orang-orang yang memegang kedudukan dan kekuasaan tidak terlena dengan ”power” yang didapat. Jika kekuasaan yang didapat justru digunakan untuk menghilangkan suara-suata kritik, maka sudah jelas dapat dinilai bagaimana kekuasaan itu menunjukkan wataknya.

Di era keterbukaan seperti sekarang, apalagi pada saat penyimpangan banyak sekali dilakukan oleh pemegang kekuasaan, kritik sangat dibutuhkan. Kritik tajam dan mengena seperti dilakukan Slank dalam lagu “Gosip Jalanan” sudah pasti merupakan suatu capaian estetik dan kritis dalam lagu-lagu popular Indonesia. Kita patus berbangga memiliki musisi dan seniman seperti Slank yang masih merasa waras karena mau berbicara soal masyarakat dan penyimpangan-penyimpangan politik (kekuasaan), tidak seperti seniman-seniman atau para musisi lainnya yang hanya menebarkan kata-kata cinta manis, ya seperti para anggota DPR yang di masa kampanye penuh janji tetapi di belakang hari bukan hanya tak mau memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi justru ketahuan mengejar enaknya sendiri. Wallahu’alam Bishawab!